KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu
1. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemilu
di Indonesia mulai tahun 1955. Saat itu ada dua agenda pemilihan umum, yakni
memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Puluhan partai politik
dan perseorangan terlibat dalam pemilu yang berlangsung demokratis tersebut.
Meskipun akhirnya keberadaan dewan hasil pemilu tersebut gagal, namun dari segi
penyelenggaraan dianggap berhasil, karena berlangsung secara demokratis. Pemilu
1955 merupakan satu-satunya pemilu pada masa pemerintahan Soekarno.
Pemilu selanjutnya baru
dilakukan pada awal-awal pemerintahan Soeharto, yakni tahun 1971. Pemilu 1971
ini diikuti 10 partai politik, termasuk Golkar. Kemudian pemilu kedua masa
Soeharto atau masa Orde Baru diselenggarakan lagi pada tahun 1977. Berlangsung
berturut-turut pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, dan pemilu 1997. Pemilu
1977 hingga 1997 ini hanya diikuti tiga peserta, yakni Golkar, PDI dan PPP. Ini
terkait dengan kebijakan pemerintah Soeharto, yang mewajibkan adanya fusi atau
penggabungan partai politik.
Setelah Soeharto
lengser pada 21 Mei 1998, digantikan oleh pemerintahan BJ Habibie. Habibie
menggelar Pemilu pada tahun 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu
yang digelar pada 7 Juni 1999 itu merupakan pemilu pertama era reformasi, di
mana setiap individu dan kelompok diperbolehkan membentuk partai politik.
Pemilu 2004 ada yang
berbeda, selain memilih anggota DPR dan DPD juga ada pemilihan presiden dan
wakil presiden. Pemilu legislatif, yang memilih anggota DPR dan DPD digelar
pada 5 April 2004 dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2004.
Pemilu selanjutnya juga sama, yakni memilih DPRD dan DPD, serta pemilihan
presiden dan wakil presiden, yakni pemilu 2009 dan pemilu 2014. Sedangkan pada
pemilu 2019 yang akan datang, pemilu legislatif dan pemiu presiden dan wakil
presiden akan diserentakkan.
Dari 11 kali pemilu
yang diselenggarakan di Indonesia tersebut, selama ini yang disorot adalah pada
hasil pemilu itu sendiri. Sementara penyelenggara pemilu kurang mendapat
perhatian. Peran mereka sebagai penyelenggara jarang diekspose, padahal tanpa
mereka tidak mungkin pemilu itu bisa terselenggara dengan baik. Dengan
diterbitkan undang-undang tentang penyelenggara pemilu, yakni UU No 15 tahun
2011, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum
memiliki legalitas dan dasar hukum yang kuat.
Dalam perjalanan
sejarah penyelenggara pemilu memang
beragam, sebelum adanya undang-undang tentang penyelengga pemilu. Undang-undang
tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen
ketiga. Di mana dalam pasal 22E ayat (5) disebutkan Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri.
